Berkas bursa · Binance 2/3
Binance legal atau tidak di Indonesia? Status OJK, Bappebti, dan rekam jejak hukum
Jawaban singkatnya bergantung pada kata “legal” yang dimaksud. Kalau yang ditanyakan adalah apakah Binance tercatat sebagai penyelenggara resmi di Indonesia, daftar OJK memberi jawaban yang jelas. Kalau yang ditanyakan adalah rekam jejaknya di luar negeri, catatannya panjang dan bertanggal.
Fakta terverifikasi dicek 28 September 2026
- Daftar penyelenggara perdagangan aset keuangan digital OJK posisi Agustus 2026 tidak memuat nama Binance.
- Daftar yang sama memuat PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto) dengan surat S-14/D.07/2025 tertanggal 1 Februari 2025.
- Binance menjadi pemegang saham terbesar Tokocrypto pada akhir 2022 (Wikipedia bahasa Indonesia).
- Pengawasan aset kripto berpindah dari Bappebti ke OJK pada 10 Januari 2025, sebagai amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK).
- Pada 21 November 2023 Binance mengaku bersalah di AS atas pelanggaran aturan anti pencucian uang dan membayar US$4,3 miliar.
Tabel status: terdaftar OJK, diawasi OJK, terdaftar Bappebti
| Pertanyaan | Status | Dasar |
|---|---|---|
| Binance terdaftar OJK? | Tidak tercantum | Daftar penyelenggara OJK posisi Agustus 2026 |
| Binance diawasi OJK? | Tidak sebagai penyelenggara di Indonesia | Mengikuti status daftar di atas |
| Binance terdaftar Bappebti (sebelum 2025)? | Belum bisa dipastikan | Situs Bappebti tidak dapat dibuka saat pengecekan |
| Tokocrypto (terkait Binance) berizin? | Tercantum | S-14/D.07/2025, 1 Februari 2025 |
Perlu dicatat, OJK juga menerbitkan daftar posisi 22 September 2026, tetapi berkas PDF-nya gagal dimuat saat kami mencoba. Karena itu tabel di atas bersandar pada posisi Agustus 2026 dan akan diperbarui begitu daftar terbaru bisa dibaca.
Mengapa Bappebti tidak lagi menjadi rujukan utama
Sebelum 2025, pedagang fisik aset kripto di Indonesia terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. UU P2SK mengalihkan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, ke OJK paling lambat 24 bulan sejak undang-undang itu diundangkan. Peralihan tersebut berlaku 10 Januari 2025. Aturan pelaksananya adalah POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto, yang telah diubah dengan POJK Nomor 23 Tahun 2025.
Implikasinya bagi pencarian “binance bappebti” atau “binance terdaftar bappebti”: sekalipun seseorang menemukan tangkapan layar lama, yang menentukan hari ini adalah daftar OJK. Bappebti tetap mengurus perdagangan berjangka komoditi, bukan pedagang aset kripto.
Kaitan Binance dengan pedagang lokal
Tokocrypto lahir pada 2018 dan menurut Wikipedia bahasa Indonesia menjadi perusahaan perdagangan kripto pertama yang terdaftar di Bappebti pada November 2019. Pada akhir 2022 Binance menambah investasi dan menjadi pemegang saham terbesarnya. Hubungan kepemilikan ini sering disalahpahami sebagai “Binance sudah legal di Indonesia”.
Kenyataannya, izin melekat pada badan hukum yang mengajukannya. Nasabah Tokocrypto berkontrak dengan PT Aset Digital Berkat yang diawasi OJK; pengguna situs Binance global berkontrak dengan entitas Binance di luar negeri. Perbedaan ini menentukan ke mana pengaduan bisa diajukan bila terjadi masalah, yang kami bahas di berkas bursa global vs pedagang lokal.
Rekam jejak hukum di luar Indonesia
| Tanggal | Peristiwa |
|---|---|
| Juni 2021 | Regulator Inggris membatasi kegiatan Binance yang diatur di sana |
| Mei–Juli 2022 | Binance memperoleh pendaftaran atau persetujuan di Prancis, Italia, dan Spanyol |
| Juni 2023 | SEC menggugat Binance dan Changpeng Zhao atas 13 dakwaan pelanggaran aturan sekuritas |
| Mei–Juni 2023 | Binance keluar dari Kanada dan Belanda |
| 21 November 2023 | Binance mengaku bersalah atas pelanggaran aturan anti pencucian uang AS, membayar US$4,3 miliar; Zhao mengaku bersalah, mundur, dan membayar US$50 juta |
| 30 April 2024 | Zhao divonis empat bulan penjara; bebas 27 September 2024 |
| 23 Oktober 2025 | Presiden AS Donald Trump memberi pengampunan kepada Zhao |
Dua catatan untuk membaca tabel ini. Pertama, pengampunan terhadap Zhao bersifat pribadi; pengakuan bersalah Binance sebagai perusahaan tetap tercatat. Kedua, izin di Prancis atau Spanyol tidak berlaku di Indonesia. Setiap negara menilai sendiri.
Apa artinya bagi pengguna di Indonesia
- Perlindungan mengikuti izin. OJK menangani penyelenggara yang ia awasi. Untuk platform yang tidak tercantum, jalur pengaduan di dalam negeri terbatas.
- Kepemilikan saham bukan izin. Hubungan Binance–Tokocrypto tidak memindahkan izin Tokocrypto ke Binance global.
- Cek ulang secara berkala. Daftar OJK berubah beberapa kali setahun; caranya kami uraikan di panduan cek status bursa asing.
Pertanyaan yang sering muncul
Apakah Binance terdaftar OJK?
Tidak. Nama Binance tidak tercantum di daftar penyelenggara perdagangan aset keuangan digital OJK posisi Agustus 2026 yang kami periksa pada 28 September 2026.
Apakah Binance diawasi OJK?
OJK mengawasi penyelenggara yang tercantum di daftarnya. Karena Binance tidak tercantum, transaksi di platform Binance global tidak berada dalam pengawasan OJK sebagai penyelenggara di Indonesia.
Apakah Binance terdaftar Bappebti?
Sejak 10 Januari 2025, pengawasan aset kripto berpindah dari Bappebti ke OJK, sehingga daftar Bappebti bukan lagi rujukan yang berlaku untuk kripto. Arsip daftar Bappebti tidak dapat kami buka saat pengecekan, jadi status historisnya tidak kami simpulkan.
Apakah memakai Tokocrypto sama dengan memakai Binance?
Tidak. Izin di daftar OJK tercatat atas nama PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto). Membuka akun di situs Binance global berarti berkontrak dengan entitas lain yang tidak tercantum di daftar tersebut.
Yang belum bisa dipastikan
- Apakah Binance pernah tercatat di daftar Bappebti sebelum 2025: arsip daftar tersebut tidak dapat kami akses.
- Isi daftar OJK posisi 22 September 2026: berkasnya gagal dimuat saat pengecekan.
- Status akhir gugatan SEC Juni 2023 terhadap Binance.
- Ada tidaknya pemblokiran akses situs Binance oleh pemerintah Indonesia per tanggal cek.